A.  Informasi tentang Profil Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

• Visi dan Misi
• Tugas dan Fungsi
• Profil unit kerja :
  1. Sekretariat Jenderal
  2. Inspektorat Jenderal
  3. Ditjen Sumber Daya Air
  4. Ditjen Bina Marga
  5. Ditjen Cipta Karya
  6. Ditjen Bina Konstruksi
  7. Ditjen Perumahan
  8. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
  9. Badan Pengatur Jalan Tol
  10. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
  11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
• Struktur organisasi Kementerian PUPR
• Daftar pejabat struktural dan fungsional Kementerian PUPR
• Statistik Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tahun terakhir)
• Kepatuhan Pelaporan LHKPN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
   

B.  Ringkasan Program dan / atau kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Bersifat Strategis

• Program Strategis Ketahanan Sumber Daya Air 
• Program Strategis Infrastruktur Konektivitas
• Program Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR
• Rencana Kerja Kementerian PUPR
• Paket kegiatan di setiap unit organisasi yang telah dan sedang dalam pelaksanaan (e-procurement)
• Daftar Kerjasama pendidikan dengan Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri
• Daftar kerjasama setiap unit kerja dengan pihak-pihak terkait (Melalui permintaan/permohonan)
• Informasi Penyelenggaraan Pendidikan Konstruksi untuk Umum
• Informasi Khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak Masyarakat
   

C.  Ringkasan Kinerja dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian PUPR
• Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit organisasi (eselon I) (Melalui permintaan/permohonan)
• Peta infrastruktur PUPR
• Dokumentasi infrastruktur strategis ke-PUPR-an
• Peta wilayah sungai
• Daftar sarana dan prasarana bendungan, bendung, danau, embung/situ/waduk lapangan
• Daftar sarana dan prasarana jaringan irigasi
• Daftar sarana dan prasarana jaringan rawa
• Daftar bangunan pengendalian banjir dan pengamanan pantai
• Daftar tinggi muka air waduk
• Daftar wadah koordinasi Dewan Sumber Daya Air / TKP-SDA
• Daftar panjang jalan nasional
• Daftar jumlah dan panjang jembatan nasional
• Daftar kondisi jalan dan jembatan nasional
• Daftar rusunawa terbangun
• Jumlah rumah khusus Tahun 2015-2017
• Daftar produk Litbang
• Daftar ruas jalan tol berikut Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
• Peluang investasi jalan tol (Melalui permintaan/permohonan)
• Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan jalan tol
• Progres konstruksi jalan tol
• Profil PDAM di Indonesia
• Peluang investasi bidang air minum (Melalui permintaan/permohonan)
   

D.  Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018
• Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019
• Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020
• Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit Tahun 2021 yang terdiri atas LRA, CALK, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi
• Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021
• Laporan Keuangan Unit Organisasi Eselon I dan Unit Kerja (Eselon II) (Melalui  Permintaan/Permohonan)

E.  Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik

• Jumlah pemohon informasi publik yang diterima
• Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik
• Klasifikasi Pemohon Informasi Publik
• Media Permohonan Informasi 
• Jumlah permohonan informasi publik baik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak
• Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2019
• Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020
• Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019
• Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020
• Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 
• Alasan penolakan permohonan informasi publik
• Laporan Pengaduan Melalui Media Pengaduan.pu.go.id dan SP4N-LAPOR!

F.  Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PUPR
• Daftar rancangan dan tahapan pembentukan peraturan yang ada di Kementerian PUPR
• Putusan pengadilan/arbitrase yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) (Melalui permintaan/permohonan)
• Dokumen pendukung dari Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan di lingkungan Kementerian PUPR (Melalui permintaan/permohonan)

G.  Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, Serta Proses Penyelesaian Sengekata Informasi Publik

• Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 
• Alur Permohonan Informasi Publik
• Tata Cara Pengajuan Keberatan
• Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

H.  Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kementerian PUPR maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kementerian PUPR

• Tata cara penanganan pengaduan dari masyarakat
• Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pejabat Kementerian
• Lembar Isian Pengaduan 

I.  Informasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement) yang diinformasikan dan difasilitasi melalui website PUPR (www.pu.go.id)
   

J.  PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT 

• Prosedur peringatan dini dan tanggap darurat dalam menghadapi bencana
• Denah evakuasi keadaan darurat di lingkungan kantor Kementerian PUPR (Melalui permintaan/permohonan)
• Peta daerah rawan bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, dan zonasi gempa
   

K. INFORMASI PUBLIK BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

• Sumber Anggaran 2022
• Realisasi Penganggaran COVID-19
• Buku COVID-19 Kementerian PUPR 
• Dokumen Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan COVID-19 

A.Daftar Informasi Publik yang dibawah penguasaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Tidak Termasuk Informasi yang dikecualikan

• Informasi publik Kementerian PUPR yang disediakan melalui website PUPR (www.pu.go.id)
• Daftar informasi publik yang memuat : Nomor, Ringkasan isi informasi, Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi

B. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PUPR
• Keputusan PPID Utama Nomor 01/KPTS/PPID/2022 Tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Di Kementerian PUPR Tahun 2022
• Putusan pengadilan/arbitrase yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). (Melalui permintaan/permohonan)
• Daftar Rancangan Penyusunan UU/Peraturan Bidang Infrastruktur
   

 Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan:
 

• Data statistik pegawai Kementerian PUPR
• Rekapitulasi data pegawai Kementerian PUPR
• Formasi kebutuhan pegawai Kementerian PUPR
• Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR
• Informasi Penerimaan CPNS
   

 Pedoman Pengelolaan Organisasi
 

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   

 Pedoman Pengelolaan Administrasi
 

• SE Menteri PUPR No. 01 Tahun 2015  Tentang Kop Dan Cap Dinas Eselon I PUPR
• SE Menteri PUPR No. 56 Tahun 2015  Tentang Kop Dan Dinas Pejabat Tinggi Pratama PUPR
• SE Menteri PUPR No. 61 Tahun 2015  Tentang Pelaksanaan TNDE Kementerian PUPR
• SE Menteri PUPR No. 62 Tahun 2015 Tentang Otoritas Kode Identifikasi Penomoran Surat
• Peraturan Menteri PUPR No. 23/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Keputusan Menteri PUPR No. 142/KPTS/M/2018 Tentang Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
• Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2018 Tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
   

 Pedoman Personil
 

• Surat Edaran Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Penugasan Bekerja Pejabat dan Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru
• Peraturan Menteri PUPR  No. 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peraturan Menteri PU No.06 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum

 Pedoman Keuangan
 

• Peraturan Menteri PU No. 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peraturan Menteri PUPR No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No. 04 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Surat Edaran 01/SE/M/2016 Tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual dalam Pelaporan Keuangan dan Pelaporan BMN 
   

 Profil Lengkap Pimpinan dan Pegawai Kementerian PUPR
 

D. DIPA/RKA/L KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 

DATA STATISTIK MENGENAI ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN 

• Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2016
• Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2017
• Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2018
• Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2019
• Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020
• Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2021
• Data Statistik Kepegawaian Kementerian PUPR Tahun 2020
• Data Statistik Kepegawaian Kementerian PUPR Tahun 2021 
• Data Statistik Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2020
• Data Statistik Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021
   

Surat-surat Perjanjian dengan Pihak ketiga

• Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pekerjaan Umum dan Politeknik ATMI Surakarta 
• Kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dan PT. Bank Sulteng tentang Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
• Kesepakatan Bersama antara Kementerian PUPR dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tentang Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
• Kesepakatan Bersama antara BKKBN dengan Kementerian PUPR tentang Peningkatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dalam Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Kesepakatan Bersama antara Kementerian PUPR dengan kementerian Ristekdikti tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Pada Lembaga Pendidikan Tinggi
• Kesepakatan Bersama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Bagi Kelompok Penerima Manfaat Di Lingkungan Kementerian Pertanian
• Kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dan PT. PINDAD (Persero) tentang Kerjasama Penggunaan Ekskavator Produksi PT. PINDAD (Persero) Untuk Kegiatan Penyelanggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Kesepakatan Bersama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Agama tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama
• Kesepakatan Bersama antara Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Peningkatan Pelayanan Transportasi di Bidang Perhubungan Darat
• Kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan Direktorat Jenderal Pengoelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Penelitan dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 tentang Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Serta Percepatan Pemanfaatan  Abu Terang (Fly Ash) dan Abu Dasar (Bottom Ash) dari PLTU Batubara Untuk Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
• Kesepakatan bersama antara Badan Penelitan dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 tentang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman
• Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan Direktur Zeni Angkatan Darat  Tahun 2014 tentang Penanganan Tanggap Darurat Perbaikan Kerusakan Infrastruktur Jalan Akibat Bencana Banjir Pada Ruas Jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa
• Kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Aset Pada Penyelenggaraan Jalan Nasional Di Wilayah Batam, Rempang, dan Galang (Barelang)
• Kesepakatan Bersama (MOU) Antara Direktorat Jenderal Bina Marga Dengan Direktorat Zeni Angkatan Darat Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Jalan Pararel Perbatasan Segmen 1 Ruas Aruk-Temajok (Zeni-1) Provinsi Kalimantan Barat
• Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pengolahan Data Kementerian Pekerjaan Umum Dengan Lembaga Sandi Negara Tahun 2014 Jaminan Keamanan Informasi, Pemenuhan Materiil Sandi, Dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Persandian, disertai dengan notulensi rapat dan rancangan konsep perjanjian
• Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Embung Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalong Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
• Kesepakatan bersama  Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Bogor, Tangerang, Bekasi, Pemerintah Kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Tahun 2014, tentang Kerjasama Dalam Rangka Perlindungan dan Pelestarian Situ Terpadu Di Wilayah Jabodetabek
• Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 22/PKS/M/2015 Nomor KERMA/41/XII/2015 Tentang Pembangunan Infrastruktur Yang Bernilai Strategis Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Perum Pembangunan Perumahan Nasional, PT Mandiri Nusa Graha Perkasa, PT Hanson International Tbk., dan PT Mitra Abadi Utama
• Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dan Institut Teknologi Sumatera 
• Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Tanggerang, Pemerintah Kota Tanggerang Selatan, Perum Pembangunan Perumahan Nasional, PT Mandiri Nusa Graha Perkasa, PT Hanson International Tbk., Dan PT Mitra Abadi Utama
• Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
• Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
• Kesepakatan Bersama Antara Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 
• Perjanjian Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
• Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
• Kesepakatan Bersama Antara Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  dan Universitas Darma Persada Tentang Sistem Informasi dalam Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian PUPR dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (tersedia di masing-masing unit kerja)

PERIZINAN

• Syarat-syarat perizinan untuk badan usaha jasa konstruksi asing (IUJKA)
• Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing (IUJKA) yang telah diterbitkan
• Daftar Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing 
• Daftar sertifikat pelatihan keterampilan (Melalui permintaan/permohonan)

DATA PERBENDAHARAAN ATAU INVENTARIS

• Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2015
• Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2016
• Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2017
• Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2018
• Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2019
• Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2020
• Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2021

RENCANA STRATEGIS

• Rencana strategis Kementerian PUPR

KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

• Kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dan sedang dalam pelaksanaan
• Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya
• Sumber daya yang menangani layanan informasi publik

PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL 

• Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal
• Laporan penindakan terhadap pelanggaran (Melalui permintaan/permohonan)

PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT 

• Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat
• Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat (Melalui permintaan/permohonan)

HASIL-HASIL PENELITIAN 

• Teknologi Terapan 
• Laporan Penelitian

INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK DALAM PERTEMUAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM 

• Guntingan berita terkini yang disediakan melalui website Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (www.pu.go.id)
• Materi informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum (Melalui permintaan/permohonan)

DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM

• Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik (Melalui permintaan/permohonan)
• Strategi dan Implementasi Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia
• Pelaksanaan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dan Saran Pengembangan
• Peta Zonasi Gempa edisi tahun 2017
• Peta Rawan Bencana Gempa
• Buku Peta Gempa
• Informasi tentang daerah rawan kekeringan
• Informasi bencana terkait daya rusak air
• Informasi tentang kerusakan infrastruktur PUPR akibat bencana alam
• Informasi tentang bencana alam terupdate (Terpublikasi melalui Berita Terkini)