DAFTAR INFORMASI

A.  Informasi tentang Profil Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

  1. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak
  2. Struktur organisasi Kementerian PUPR
  3. Gambaran Umum Satuan Kerja
  4. Profil singkat Daftar pejabat struktural dan fungsional Kementerian PUPR
  5. Tugas dan Fungsi
  6. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun

B.  Ringkasan Program dan / atau kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Bersifat Strategis

  1. Matriks program, kegiatan dan target Kementerian PUPR
  2. Agenda Penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
  3. Informasi Khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak Masyarakat
  4. Informasi tentang penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat Kementerian PUPR
  5. Informasi tentang penerimaan Calon Peserta Didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum Informasi Penyelenggaraan Pendidikan Konstruksi untuk Umum
  6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR
  7. Rencana Kerja Kementerian PUPR
  8. Paket kegiatan di setiap unit organisasi yang telah dan sedang dalam pelaksanaan (e-procurement)

C.  Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

  1. Layanan Kementerian PUPR
  2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian PUPR
  3. Laporan Tahunan 
  4. Rencana Strategis 
  5. Rencana Kerja 

D.  Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

  1. Laporan Keuangan Kementerian PUPR
  2. Rencana Kerja Kementerian PUPR
  3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Kementerian PUPR
  4. Realisasi Belanja Kementerian PUPR
  5. Realisasi Pendapatan Kementerian PUPR
  6. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian PUPR
  7. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit Tahun 2021 yang terdiri atas LRA, CALK, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi
  8. Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021
  9. Progres Lelang dan Realisasi Kontraktual Tahun Anggaran 2022 Kementerian PUPR
  10. Progres Lelang dan Realisasi Kontraktual Tahun Anggaran 2022 Kementerian PUPR
  11. Realisasi Anggaran 2022 Kementerian PUPR

E.  Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik


F.  Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


G.  Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, Serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi

  1. Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 
  2. Alur Permohonan Informasi Publik
  3. Tata Cara Pengajuan Keberatan
  4. Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 


H.  Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kementerian PUPR maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kementerian PUPR

  1. Tata cara penanganan pengaduan dari masyarakat
  2. Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pejabat Kementerian
  3. Formulir Pengaduan 


I.  Informasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


J.  PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT 

  1. Prosedur peringatan dini dan tanggap darurat dalam menghadapi bencana
  2. Peta daerah rawan bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, dan zonasi gempa

K. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG SEDANG DALAM PROSES PEMBAHASAN 

A. Daftar Informasi Publik Kementerian PUPR 

B. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

  1. Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PUPR
  2. Keputusan PPID Utama Nomor 01/KPTS/PPID/2022 Tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Di Kementerian PUPR Tahun 2022
  3. Daftar Rancangan Penyusunan UU/Peraturan Bidang Infrastruktur

C. Seluruh Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

D. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan

Pedoman Pengelolaan Organisasi

  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Pedoman Pengelolaan Administrasi

  1. Peraturan PUPR Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
  2. Peraturan Menteri PUPR No. 26 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip
  3. Peraturan Menteri PUPR No. 27 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
  4. Keputusan Menteri PUPR No. 142/KPTS/M/2018 Tentang Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
  5. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Panduan Aplikasi Identitas Visual Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  6. SE Menteri PUPR No. 01 Tahun 2015  Tentang Kop Dan Cap Dinas Eselon I PUPR
  7. SE Menteri PUPR No. 56 Tahun 2015  Tentang Kop Dan Dinas Pejabat Tinggi Pratama PUPR
  8. SE Menteri PUPR No. 62 Tahun 2015 Tentang Otoritas Kode Identifikasi Penomoran Surat

Pedoman Pengelolaan Kepegawaian

  1. Keputusan Menteri PUPR Nomor 494/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
  2. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 01/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  3. Peraturan Menteri PUPR  No. 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  4. Peraturan Menteri PU No.06 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum

 Pedoman Keuangan

E. Profil Lengkap Pimpinan dan Pegawai Kementerian PUPR

F. DIPA/RKA/L KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

G. Statistik Kepegawaian 

H. Statistik Keuangan

I. Informasi Statistik Kementerian PUPR

J. Surat-surat Perjanjian dengan Pihak ketiga

  1. Kesepakatan Bersama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Bagi Kelompok Penerima Manfaat Di Lingkungan Kementerian Pertanian
  2. Kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dan PT. PINDAD (Persero) tentang Kerjasama Penggunaan Ekskavator Produksi PT. PINDAD (Persero) Untuk Kegiatan Penyelanggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  3. Kesepakatan Bersama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Agama tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama
  4. Kesepakatan Bersama antara Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Peningkatan Pelayanan Transportasi di Bidang Perhubungan Darat
  5. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Perum Pembangunan Perumahan Nasional, PT Mandiri Nusa Graha Perkasa, PT Hanson International Tbk., dan PT Mitra Abadi Utama
  6. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dan Institut Teknologi Sumatera 
  7. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Tanggerang, Pemerintah Kota Tanggerang Selatan, Perum Pembangunan Perumahan Nasional, PT Mandiri Nusa Graha Perkasa, PT Hanson International Tbk., Dan PT Mitra Abadi Utama
  8. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
  9. Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
  10. Kesepakatan Bersama Antara Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 
  11. Perjanjian Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

K. Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

  1. Surat laporan permohonan informasi publik dan pengaduan LAPOR! hingga desember 2022
  2. Surat laporan permohonan informasi publik dan pengauan LAPOR! Januari 2023
  3. Surat penyampaian data layanan Kementerian PUPR pada OMBUDSMAN RI 

L. Syarat-syarat Perizinan, Izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan

M. Data Perbendaharaan atau Inventaris

N. Rencana strategis Kementerian PUPR

O. Agenda Kerja Pimpinan

P. Jumlah, Jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan serta laporan penindakannya

Q. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

  1. Kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dan sedang dalam pelaksanaan
  2. Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya
  3. Sumber daya yang menangani layanan informasi publik

R. Hasil-hasil penelitian  

  1. Teknologi Terapan 
  2. Laporan Penelitian

 

Hubungi Kami:

Sekretariat PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ruang Pelayanan Publik Terpadu, Gedung Utama Lantai 1
Jl Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
  •  (021) 158
  • informasi@pu.go.id